Jatimhebat.com — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong percepatan investasi yang inklusif, aman, dan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Hal ini disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (15/7/2025).
“Melalui HLM ini, kami ingin memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara langsung menyentuh sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja luas,” ujar Gubernur Khofifah.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim secara aktif memfasilitasi sinergi antara pemerintah daerah dan investor, termasuk memastikan iklim investasi yang aman dan terbebas dari praktik premanisme. “Kami sudah menggandeng Polda Jatim agar jaminan keamanan investasi benar-benar nyata dan terstruktur,” tegasnya.
Sebagai wujud konkret, forum ini diawali dengan penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, sebagai bentuk penguatan pelayanan investasi dan percepatan realisasi penanaman modal.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam laporannya menyampaikan, hasil strategis dari Forum Investasi, antara lain terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp 57,5 triliun dan terbitnya 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024.
Menanggapi isu keamanan investasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas dan keamanan objek vital. Ia juga mengimbau para investor agar mematuhi seluruh prosedur dan regulasi perizinan untuk menghindari potensi pelanggaran hukum.
Forum juga menghadirkan paparan langsung dari beberapa kepala daerah terkait potensi dan tantangan investasi di daerah masing-masing.
– Bupati Lamongan menyiapkan lahan 6.000 hektare untuk sektor industri maritim dan pariwisata, dan menyoroti pentingnya infrastruktur penunjang.
– Bupati Ngawi menekankan kekuatan logistik, ketersediaan lahan luas, dan upah tenaga kerja yang kompetitif, namun menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas lembaga.
– Bupati Nganjuk menekankan efisiensi biaya investasi dan pentingnya perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, dalam pandangannya menekankan bahwa investasi adalah kunci peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Meski memiliki infrastruktur dan pasar yang kuat, menurutnya, masih ada ruang peningkatan pada sektor tenaga kerja, digitalisasi, dan sistem keuangan untuk mencapai investasi yang lebih optimal dan inklusif.
Salah satu momen penting dalam forum ini adalah Deklarasi Bersama Bebas Pungli dan Premanisme, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, serta para Bupati dan Wali Kota. Langkah ini menjadi landasan moral dan hukum untuk menjaga iklim investasi yang bersih dan kondusif.
Menutup forum, Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya percepatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), khususnya pada sektor Proyek Strategis Nasional, seperti tebu dan sapi perah yang mendukung ketahanan pangan nasional. Ia juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, efisiensi logistik, serta konsistensi terhadap komitmen bersama sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
Forum ini menjadi bukti bahwa Jawa Timur terus memantapkan diri sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai motor utama transformasi struktural dan kesejahteraan masyarakat. (jal/s)
