JATIMHEBAT.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong dilakukannya perbaikan sistem politik nasional, khususnya dalam mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7) malam, Gus Muhaimin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan secara langsung oleh rakyat.
“Kami mengusulkan penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat tata kelola politik yang lebih kondusif,” ujar Gus Muhaimin di hadapan ribuan kader dan undangan yang hadir.
Ia menyampaikan bahwa usulan tersebut muncul dari banyaknya masukan yang diterima PKB, termasuk dari para ulama dan tokoh masyarakat, yang menilai bahwa pemilihan langsung kepala daerah menimbulkan beban biaya yang sangat besar.
“Saatnya pemilihan daerah dievaluasi total dan dihitung antara manfaat dan mudaratnya, sehingga terjadi konsolidasi politik yang baik,” jelas Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Gus Muhaimin juga mengungkapkan bahwa dalam berbagai Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, para kiai kerap menyampaikan keprihatinan atas mahalnya biaya Pilkada yang dianggap tidak rasional, bahkan memunculkan praktik politik transaksional yang merusak tatanan demokrasi.
Selain faktor biaya, ia menilai bahwa pemerintah daerah juga belum benar-benar mandiri karena masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi sistem pemilihan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Dalam usulannya, Gus Muhaimin menawarkan dua pola baru dalam pelaksanaan Pilkada. Pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilakukan melalui DPRD kabupaten/kota.
“PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kami mengusulkan dua pola itu,” tegasnya.
Gus Muhaimin mengakui bahwa usulan ini akan menimbulkan perdebatan dan penolakan, terutama dari masyarakat sipil. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama dari usulan tersebut adalah menciptakan sistem demokrasi yang lebih efisien dan mempercepat pembangunan tanpa tersandera oleh proses politik yang berbelit.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad melakukan perubahan karena tujuannya hanya satu: efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku dalam satu tahapan demokrasi,” tandasnya.
Menutup pidatonya, Gus Muhaimin menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan tercipta konsolidasi demokrasi yang lebih efektif dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kemakmuran nasional.(JH2)
