PemerintahanUmum

11 Mal Pelayanan Publik Diresmikan, Kediri Punya Layanan Terpadu untuk Warga

363
×

11 Mal Pelayanan Publik Diresmikan, Kediri Punya Layanan Terpadu untuk Warga

Sebarkan artikel ini
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa (tengah) saat mengikuti peresmian MPP secara daring (zoom), melalui MPP Kabupaten Kediri, Rabu (24/9/2025).

JATIMHEBAT.COM – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan meresmikan 11 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya berada di Kabupaten Kediri. Peresmian ini dilakukan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, pada Rabu (24/9/2025).

Dalam sambutannya, Rini menjelaskan bahwa kehadiran MPP ini adalah langkah strategis untuk menciptakan pusat layanan terintegrasi bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

“MPP ini akan menjadi batu pijakan dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat pada 11 daerah,” kata Rini.

Wilayah lain yang juga meresmikan MPP adalah Kabupaten Simalungun (Sumatra Utara), Kabupaten Kuantan Singingi (Riau), Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatra Selatan), Kota Cirebon (Jawa Barat), Kabupaten Bondowoso (Jawa Timur), Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur), Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara), Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku), serta Kabupaten Mimika (Papua Tengah).

Dengan peresmian ini, jumlah MPP di Indonesia bertambah dari 285 menjadi 296.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyambut baik peresmian ini. Ia menyebut, MPP Kabupaten Kediri saat ini sudah memiliki 21 instansi dengan total 85 layanan. Ke depan, pihaknya menargetkan penambahan 5 instansi lagi, sehingga total layanan mencapai 91-92.

Lebih dari sekadar mempermudah, Bupati Dhito menekankan tujuan utama MPP adalah untuk menciptakan transparansi dan memberantas praktik pungutan liar (pungli). “Tujuan utama MPP ini guna menciptakan transparansi dan memberantas pungutan liar (pungli). Silakan bagi warga Kabupaten Kediri yang menemukan pungli, laporkan saja,” tegasnya.

Salah satu layanan unggulan yang ditawarkan di MPP Kediri adalah bantuan pendampingan Online Single Submission (OSS), yang sangat membantu para pelaku usaha lokal.

READ  Satpol PP dan Bea Cukai Bongkar Peredaran Rokok Tanpa Cukai

Peresmian MPP Kabupaten Kediri ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Solikin, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (QUJ)