JATIMHEBAT.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan kritik keras terhadap PT Pertamina (Persero) terkait janji pembangunan kilang minyak baru yang hingga kini belum terealisasi. Menurutnya, kegagalan Pertamina mewujudkan proyek ini menjadi salah satu penyebab tingginya impor dan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kekecewaan ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa (30/9/2025), yang beragendakan pembahasan realisasi subsidi dan kompensasi dalam anggaran tahun 2025.
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa Pertamina telah menjanjikan pembangunan kilang minyak baru sejak tahun 2018. Namun, hingga rapat berlangsung, tak satu pun dari tujuh proyek yang dijanjikan tersebut terealisasi.
“Sejak tahun 2018 Pertamina janji mau membangun tujuh kilang, tapi sampai sekarang tidak satu pun terealisasi,” kata Menkeu Purbaya.
Ia juga menyoroti penolakan Pertamina terhadap tawaran investor asing. Menkeu Purbaya mengaku pernah menawarkan investor Tiongkok yang siap berinvestasi dan membangun kilang, namun tawaran itu ditolak Pertamina dengan dalih sudah kelebihan kapasitas (over capacity).
“Akhirnya gak satu pun (kilang) yang jadi kan. Mereka bilang ‘ya tahun depan jadi’ tapi sampai sekarang gak ada,” ucap Menkeu Purbaya dengan nada kecewa.
Menurutnya, pembangunan kilang baru sangat krusial untuk menekan volume impor minyak yang sebagian besar didatangkan dari Singapura dengan harga mahal. Tingginya impor inilah yang pada akhirnya membuat anggaran subsidi BBM membengkak.
“Jadi kilang itu, kita bukan gak bisa bikin proyeknya. Cuma Pertaminanya males-malesan aja,” tegas Menkeu.
Tingginya impor BBM dan beban subsidi menjadi perhatian serius mengingat total alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi tahun 2025 mencapai Rp479 triliun. Angka ini terdiri dari subsidi energi Rp183,9 triliun, subsidi non-energi Rp104,3 triliun, dan kompensasi Rp190,9 triliun.
Oleh karena itu, Menkeu Purbaya secara khusus meminta Komisi XI DPR untuk turut mengawasi kinerja Pertamina dalam merealisasikan proyek kilang minyak.
Kemenkeu Diminta Tinjau Tata Kelola Subsidi
Di akhir Raker, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membacakan kesimpulan rapat. Komisi XI mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau kembali proses tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi paling lama 30 hari kerja.
“Kemenkeu memastikan tata kelola subsidu dan kompensasi dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, dan berkeadilan. Implementasinya berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat dan berkordinasi dengan kementerian/lembaga,” kata Misbakhun.
Selain itu, Kemenkeu juga diminta memperkuat tata kelola dalam akselerasi pembayaran realisasi subsidi dan kompensasi, yang semuanya mengacu pada alokasi anggaran dalam APBN tahun 2025. (LJF)
