JATIMHEBAT.COM – Total estimasi biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan akibat serangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun. Angka sementara ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra.
Rapat koordinasi penting tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12/2025) malam.
Suharyanto menekankan bahwa estimasi anggaran ini masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah, mengingat proses pendataan korban dan inventarisasi kerusakan yang belum sepenuhnya final.
“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU,” ujar Suharyanto.
📊 Rincian Anggaran Per Provinsi
Dalam laporannya, Suharyanto merinci kebutuhan anggaran pemulihan hingga kondisi kembali normal di ketiga provinsi terdampak:
Provinsi Aceh: Diperkirakan membutuhkan anggaran pemulihan tertinggi, mencapai Rp25,41 triliun.
Sumatra Barat: Kebutuhan biaya perbaikan mencapai Rp13,52 triliun.
Sumatra Utara: Biaya perbaikan diperkirakan mencapai Rp12,88 triliun.
“Kami laporkan ini secara nasional, Bapak Presiden. Dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan sekian,” kata Suharyanto.
🏡 Fokus pada Santunan, Rehabilitasi, dan Relokasi
Suharyanto menegaskan bahwa anggaran pemulihan tersebut akan difokuskan pada peningkatan layanan bagi para korban dan pengungsi, serta mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia maupun hilang. BNPB juga akan memastikan ketersediaan logistik di semua tingkatan, dari desa hingga kabupaten/kota.
Untuk wilayah yang mulai menunjukkan pemulihan, seperti sebagian daerah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, pemerintah akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan masuk rehabilitasi,” ucapnya.
Dalam fase rehabilitasi, BNPB tengah menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi. Huntara ini direncanakan akan dibangun oleh satuan tugas (satgas) TNI dan Polri. Setelah itu, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap) bagi warga yang harus direlokasi dari lokasi rawan bencana.
“Huntap dibangun setelah hunian sementara jadi. Kami mohon untuk relokasi, yang harus pindah itu, dari Kementerian Perumahan yang membangun,” pungkas Suharyanto.
Pemerintah pusat berkomitmen bahwa percepatan penanganan darurat, pemulihan jangka pendek, hingga rekonstruksi pascabencana akan dilaksanakan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. (CJV)
