JATIMHEBAT.COM – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengambil langkah strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Melalui kemitraan erat dengan Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), komisi yang membidangi keuangan ini memastikan tersedianya skema kredit yang mudah dan terjangkau bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Fokus utama dari kolaborasi ini adalah optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Prokesra (Program Kredit Sejahtera) yang dirancang khusus untuk membantu permodalan usaha kecil.
Permodalan sebagai Kunci UMKM “Naik Kelas”
Anggota DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa keterbatasan akses terhadap modal masih menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha di daerah. Oleh karena itu, skema pembiayaan yang ramah dan tidak memberatkan menjadi solusi yang mendesak.
“Permodalan ini menjadi kunci. Kami di Komisi C bermitra dengan Bank Jatim dan BPR agar benar-benar memberikan skema kredit yang ramah UMKM,” ujar Lilik pada Senin (12/1/2026).
Menurut Lilik, UMKM telah membuktikan ketangguhannya sebagai tulang punggung ekonomi, bahkan saat menghadapi krisis pandemi COVID-19. Dukungan kebijakan perbankan saat ini diharapkan mampu mendorong UMKM agar tidak sekadar bertahan, tetapi bisa berkembang atau “naik kelas”.
Program Prokesra dan Pengawalan Raperda
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Prokesra yang dijalankan oleh BPR. Program ini mendapatkan respons positif dari masyarakat karena menawarkan bunga yang ringan serta prosedur yang sederhana.
Untuk memastikan keberlanjutan dukungan tersebut, DPRD Jawa Timur saat ini tengah mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penyertaan modal bagi BPR.
“Penyertaan modal ini bukan untuk kepentingan perbankan semata, tetapi agar UMKM bisa terus mendapat akses pembiayaan dan berkembang secara berkelanjutan,” tegas Lilik.
Langkah penyertaan modal ini diharapkan dapat memperluas daya jangkau BPR dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha di pelosok Jawa Timur, sehingga tercipta pemerataan ekonomi yang lebih inklusif. (VWX)
