JATIMHEBAT.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji penghentian ekspor timah, menyusul kebijakan larangan ekspor bauksit yang telah diterapkan sebelumnya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi hilirisasi untuk memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Menurut Bahlil, hilirisasi merupakan instrumen utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai mampu mempercepat kedaulatan energi sekaligus memperkuat daya saing industri berbasis sumber daya alam.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Tahun ke depan, kita akan mengkaji beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Ia kembali menyinggung kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019 yang dinilai sukses mendongkrak nilai ekspor. Sebelum kebijakan tersebut, total ekspor nikel Indonesia hanya sekitar 3,3 miliar dolar AS. Setelah hilirisasi berjalan, nilai ekspor melonjak signifikan hingga mencapai 34 miliar dolar AS pada 2024.
“Sepuluh kali lipat dalam waktu lima tahun. Inilah dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Pengalaman di sektor nikel, lanjut Bahlil, menjadi pijakan pemerintah untuk memperluas kebijakan serupa ke komoditas lain. Dari total potensi investasi hilirisasi hingga 2040 yang diperkirakan mencapai 850 miliar dolar AS, sekitar 90 persen berada di sektor ESDM.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek tersebut mencakup hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.
Produk hilir dari proyek-proyek tersebut ditargetkan mampu menggantikan barang impor sekaligus memperkuat pasar domestik. Pemerintah juga membuka ruang pembiayaan bagi investor nasional dan sektor perbankan untuk terlibat dalam pembiayaan proyek strategis tersebut.
“Semua produknya untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai tidak dibiayai, nanti dikira nilai tambahnya dikuasai dari luar negeri,” ujar Bahlil.
Ia juga menegaskan bahwa hilirisasi berjalan seiring dengan agenda ketahanan dan swasembada energi. Pemerintah mendorong peningkatan lifting minyak, optimalisasi sumur tua, serta memberikan ultimatum kepada wilayah kerja yang belum berproduksi agar segera merealisasikan investasinya.
Hingga 2040, program hilirisasi diproyeksikan mendatangkan investasi sebesar 618 miliar dolar AS, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batu bara sebesar 498,4 miliar dolar AS serta minyak dan gas sebesar 68,3 miliar dolar AS. Program ini diperkirakan menghasilkan ekspor hingga 857,9 miliar dolar AS, tambahan PDB sebesar 235,9 miliar dolar AS, serta menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja. (BNL)
