SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras sangat merugikan masyarakat dan harus ditindak secara tegas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Emil, telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik curang tersebut.
“Pengawasan itu bukan hanya formalitas, pengawasan itu serius,” tegas Emil saat memberikan keterangan pers di Surabaya, Sabtu (19/7/2025).
Ia menjelaskan, praktik pengoplosan beras menimbulkan kerugian dari tiga sisi utama yang saling berdampak terhadap masyarakat, konsumen, dan sektor pertanian. Pertama, kata Emil, beras medium yang seharusnya tersedia dengan harga terjangkau malah dioplos dan dijual sebagai beras premium.
“Konsumen kecil jadi kesulitan mendapatkan beras medium karena barangnya tidak ada di pasaran. Ini jelas merugikan masyarakat lapisan bawah,” ujarnya.
Kedua, konsumen yang membeli beras premium pun turut dirugikan karena kualitas beras yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Menurut Emil, konsumen premium berhak mendapatkan mutu terbaik sesuai standar harga premium.
“Kalau sudah dioplos, kualitas jadi tidak jelas, harga premium tapi rasa dan mutu medium. Ini merugikan semua,” tambahnya.
Kerugian juga dirasakan oleh sektor pertanian. Emil mengingatkan bahwa padi merupakan komoditas strate. (jh-1)
