JATIMHEBAT.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan pemerintah dalam mendukung pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo yang ambruk. Namun, proses pelaksanaan dan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek ini masih menunggu persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar.
“Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin, tapi yang jelas, Menteri Pekerjaan Umum sanggup, saya juga sanggup. Tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Menurut Purbaya, pemanfaatan dana APBN untuk pembangunan kembali ponpes yang runtuh tersebut sangat memungkinkan, asalkan mendapat lampu hijau dari Menko PM.
“Kalau saya lampunya hijau terus, modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu, tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju,” tegasnya.
Makna Kehadiran Negara
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar telah menyatakan bahwa pemerintah perlu turun tangan membantu pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny dengan menggunakan APBN. Ia menilai langkah ini krusial untuk menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar yang aman dan nyaman bagi para santri.
“Anak-anak kita itu generasi muda bangsa, soal ada kesalahan atau kelalaian, itu proses lain yang silakan berjalan. Tapi, fakta bahwa generasi muda kita sedang menimba ilmu dan harus terlindungi, di situlah makna kehadiran negara,” ujar Gus Muhaimin, sapaan akrabnya.
Muhaimin menjelaskan bahwa penggunaan APBN dibutuhkan agar penanganan pembangunan ulang ponpes dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pesantren sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia.
“Sejak sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah menjadi elemen penting masyarakat. Karena itu, perhatian pemerintah terhadap pesantren akan terus diperkuat,” tutup Muhaimin.
Dengan adanya dukungan lintas kementerian dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah diharapkan dapat segera menuntaskan proses persetujuan. Dengan demikian, pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny dapat segera dimulai untuk memulihkan fasilitas belajar para santri. (UFG)
