JATIMHEBAT.COM – Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Desember 2025, realisasi dividen yang disetorkan BUMD kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tercatat mencapai Rp204,6 miliar.
Angka ini mengalami kenaikan sebesar 4,75 persen jika dibandingkan dengan realisasi dividen pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi bukti efektivitas transformasi manajerial di tubuh perusahaan-perusahaan milik kota.
Kunci Peningkatan: Tata Kelola dan Efisiensi
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menjelaskan bahwa tren positif ini tidak lepas dari berbagai upaya pembenahan internal di setiap unit usaha.
“Dividen yang disetorkan pada tahun berjalan tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai perbaikan tata kelola, efisiensi operasional, serta optimalisasi unit usaha yang telah berjalan,” ungkap Vykka pada Minggu (21/12/2025).
Strategi Menghadapi Pemotongan Anggaran Pusat
Pemkot Surabaya kini semakin serius mengandalkan dividen BUMD sebagai salah satu penopang utama PAD. Langkah ini diambil untuk menjaga kemandirian fiskal daerah di tengah adanya kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Vykka menegaskan bahwa Pemkot akan terus mendorong BUMD agar lebih adaptif dan progresif dalam menangkap peluang pasar, sehingga target pendapatan pada 2026 dapat melampaui capaian tahun ini.
Rencana Ekspansi 2026: Ducting dan Pangan
Menatap tahun depan, sejumlah rencana ekspansi strategis telah disiapkan. Namun, Vykka mengingatkan bahwa setiap perluasan bisnis harus melalui kajian kelayakan yang ketat agar selaras dengan rencana pembangunan kota.
Ada dua lini bisnis utama yang akan menjadi fokus pengembangan di tahun 2026:
1. Pengelolaan Ducting: BUMD akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk penataan kabel bawah tanah.
2. Supply Chain Pangan: Pengembangan bisnis rantai pasok bahan pokok untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Surabaya.
“Pengembangan dan perluasan lini bisnis harus memperhatikan kajian kelayakan serta linear sesuai dengan rencana pembangunan Kota Surabaya,” pungkasnya. (JIX)
