JATIMHEBAT.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurai masalah gangguan distribusi BBM yang kerap memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah ini diambil usai Bupati Jember, Muhammad Fawait, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Gajahmada dan SPBU Gebang pada Selasa (8/9/2026).
Fawait mengungkapkan, gangguan distribusi BBM di Jember selama ini dipicu oleh ketergantungan pada satu jalur pasokan, yakni pengiriman dari Banyuwangi. Jalur ini sangat rentan terhadap kemacetan lalu lintas maupun proyek perbaikan jalan.
“Ketika terjadi kemacetan maupun perbaikan jalan, waktu pengiriman BBM ke Jember ikut terdampak dan dapat menyebabkan antrean kendaraan di SPBU,” ujar Fawait.
Solusi Jangka Panjang: Buka Jalur Pasokan dari Surabaya dan Malang
Untuk penanganan jangka pendek, Pemkab Jember meminta penambahan pasokan BBM secara opsional saat terjadi gangguan. Namun, guna menghadirkan solusi permanen, Bupati Fawait telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan PT Pertamina (Persero) di Jakarta.
Pemkab Jember mendorong adanya diversifikasi jalur distribusi. Kebutuhan BBM Jember diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada Banyuwangi, tetapi juga ditopang dari titik pasokan lain seperti Surabaya dan Malang.
Skema diversifikasi ini mengadaptasi pola distribusi LPG yang dinilai lebih stabil dan tahan terhadap risiko kemacetan lalu lintas di wilayah sekitar.
Pemerataan SPBU di Pelosok Jember dan Peluang Investasi
Selain membenahi rantai pasok, Pemkab Jember menyoroti ketimpangan sebaran SPBU. Hasil pemetaan daerah menunjukkan masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki fasilitas pengisian BBM resmi.
Guna mengatasi keterbatasan akses tersebut, Pemkab Jember membuka pintu bagi investor lokal maupun nasional untuk membangun SPBU di area yang belum terlayani.
“Kami akan mengajak para pelaku usaha dan pemilik modal untuk berinvestasi membangun SPBU di kecamatan-kecamatan yang belum terlayani,” ungkap Fawait.
Pemerataan fasilitas ini diproyeksikan tidak sekadar menjamin ketersediaan BBM hingga ke pelosok, tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian di tingkat kecamatan. (ULG)
