JATIMHEBAT.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara sejumlah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan langkah ini diambil untuk memastikan kualitas layanan program tetap terjaga. “SPPG yang melanggar SOP akan ditutup sampai ada perbaikan. Penutupan bersifat sementara tanpa batas waktu tertentu,” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, beberapa pelanggaran yang ditemukan di lapangan antara lain keterlambatan distribusi makanan hingga 12 jam, padahal standar maksimal hanya enam jam. “Ini jauh dari standar yang semestinya, pengiriman tidak lebih dari enam jam,” ucapnya.
Selain itu, ditemukan pula penyimpangan dalam jadwal pengadaan bahan baku. “Pembelian bahan baku seharusnya dilakukan H-2, namun ada yang membeli H-4,” tambah Dadan.
Sanitasi fasilitas juga menjadi sorotan penting. Ia menekankan masih ada SPPG yang belum memiliki akses sanitasi air bersih memadai, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang didistribusikan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung penuh langkah BGN untuk memperketat standar penyelenggaraan MBG. “Kemenkes akan bantu BGN memastikan kualitas makanan dan lingkungan,” ujarnya.
Budi menambahkan, seluruh dinas kesehatan daerah telah diminta ikut mengawasi bahan pangan, proses memasak, serta kebersihan lingkungan produksi. “Cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan sampel pangannya seperti apa,” jelasnya.
BGN bersama Kemenkes sepakat meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap seluruh SPPG. Kebijakan ini dipandang krusial untuk melindungi anak-anak dari risiko kesehatan serta memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. (SPR)
