JATIMHEBAT.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir tahunan di sepanjang Aliran Sungai Bengawan Solo. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang diintegrasikan dengan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD).
Upaya strategis ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) III yang berlangsung di Hotel Southern Surabaya, Jumat (22/5). Kegiatan ini melibatkan berbagai institusi lintas sektor dari tingkat provinsi hingga kabupaten, serta didukung oleh Program SIAP SIAGA—kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia untuk penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana.
Sebagai informasi, banjir merupakan salah satu bencana paling dominan di Jawa Timur. Berdasarkan data kurun waktu 2016 hingga 2025, tercatat telah terjadi 2.253 kejadian banjir di wilayah ini yang berdampak serius pada infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik.
Bukan Sekadar Administrasi, Harus Siap Operasional
Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang melintasi lima kabupaten rawan banjir di Jatim, yaitu Bojonegoro, Tuban, Gresik, Ngawi, dan Lamongan.
Secara daring, Plt Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, menegaskan bahwa dokumen Renkon ini tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan administrasi semata.
“Semua pihak yang terlibat sebaiknya duduk bersama untuk membahas renkon banjir ini. Dokumen tersebut harus diuji dan dibentuk rencana operasi agar benar-benar siap diterapkan di lapangan sebagai pedoman operasional penanganan darurat,” ujar Pangarso.
Lebih lanjut, Pangarso mengingatkan tiga poin krusial yang harus masuk dalam skenario:
1. Pengelolaan Sampah: Sampah rumah tangga, bambu, dan kayu kerap memperparah banjir serta menghambat evakuasi. Pengelolaan sampah di pengungsian juga harus diperhatikan agar tidak memicu masalah kesehatan baru.
2. Perlindungan Kelompok Rentan: Hak-hak penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan warga dengan penyakit kronis harus dirancang rinci agar tidak ada yang terabaikan.
3. Integrasi AMPD: Pendekatan ini berfokus pada tindakan konkret yang diambil pemerintah dan masyarakat segera setelah menerima peringatan dini, bahkan sebelum status darurat resmi ditetapkan.
Soroti Kerusakan di Sektor Hulu dan Kearifan Lokal
Menanggapi kompleksitas banjir Bengawan Solo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim, Imam Hidayat, menyatakan bahwa penanganan tidak bisa hanya bertumpu pada wilayah hilir. Kerusakan lingkungan dan menyusutnya daerah resapan air di kawasan hulu menjadi pemicu utama.
“Pemenuhan dan pembenahan di sektor hulu menjadi penting karena daya dukung alam sudah minim sekali. Kondisi di Jatim sudah sangat berbeda dibandingkan 10 tahun lalu,” ungkap Imam.
Selain menggunakan kajian ilmiah, Pemprov Jatim juga mendorong masuknya unsur kearifan lokal. Pengalaman masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan banjir selama bertahun-tahun dinilai sebagai pengetahuan berharga untuk membangun sistem siaga yang lebih efektif.
Kolaborasi Elemen Pentahelix
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Deni Kiki Melia Tamara, menjelaskan bahwa FGD ketiga ini fokus mematangkan struktur organisasi penanganan darurat yang terintegrasi dengan AMPD. Dokumen ini diharapkan menjadi strategi operasional bersama yang menyinergikan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Penyusunan Renkon ini melibatkan seluruh unsur pentahelix demi pengerahan sumber daya yang maksimal. Berbagai pihak yang terlibat aktif meliputi:
Unsur Pemerintah & Teknis: OPD terkait, BMKG, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Organisasi & Komunitas Relawan: Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), PMI, Pramuka, MDMC, LPBI NU, Senkom, SRPB, ORARI, RAPI, hingga Forum Wartawan Peduli Bencana.
Menutup rangkaian diskusi, Partnership Implementation Manager SIAP SIAGA Jatim, Mambaus Suud, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks. Kolaborasi erat ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kerugian jiwa, harta benda, maupun dampak sosial ekonomi di sepanjang aliran Bengawan Solo. (MBF)
