JATIMHEBAT.COM – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, mengingatkan bahwa kehadiran layanan bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya harus menjadi solusi transportasi publik tanpa mematikan operasional angkutan lokal yang sudah ada. Ia menegaskan, layanan baru ini harus berjalan dengan prinsip kearifan lokal.
Politisi dari fraksi Demokrat ini menjelaskan, dalam koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Nyono, telah disepakati bahwa Trans Jatim akan bekerja sama dengan para operator angkutan lokal.
“Yang pasti Pak Kadishub Nyono sepakat sama kita, Trans Jatim tidak mengganggu kearifan lokal. Justru nanti akan digandeng mereka, dengan cara mereka,” ujar dr. Agung, Selasa (24/9).
Trans Jatim memang telah menjadi primadona transportasi publik di Jawa Timur. Data Dishub Jatim menunjukkan, tingkat keterisian penumpang di enam koridor yang sudah beroperasi terus meningkat signifikan. Ribuan penumpang setiap hari mulai beralih dari kendaraan pribadi ke bus Trans Jatim.
Meskipun demikian, dr. Agung meminta Dishub Jatim untuk memperkuat komunikasi dengan para pelaku transportasi lokal agar tidak terjadi gesekan di lapangan. Ia berharap Trans Jatim benar-benar menjadi solusi dan tidak menciptakan masalah baru.
“Harapannya solusi, jangan sampai mematikan lokal. Kalau ada gesekan di lapangan, harus digandeng lewat komunikasi, bukan dibiarkan tarik-menarik,” tegasnya di Gedung DPRD Jatim, Rabu (24/9/2025).
Lebih jauh, anggota DPRD tiga periode ini menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berbasis data terhadap operasional Trans Jatim. Ia merasa hingga kini belum ada laporan komprehensif yang bisa menjadi dasar evaluasi bagi DPRD.
“Saya sudah menunggu monev mereka. Kita mau tanyakan nanti di rapat komisi, biar by data. Jangan sampai bagus hanya di kulitnya saja, tapi tidak ada laporan evaluasi yang nyata,” katanya.
Menanggapi rencana pemerintah provinsi yang akan memperluas jaringan hingga 10 koridor Trans Jatim, dr. Agung menyambut baik, tetapi ia kembali menekankan agar rencana tersebut harus selaras dengan ekosistem transportasi lokal.
“Intinya, Trans Jatim ini solusi, tapi jangan sampai jadi masalah baru. Komunikasi, data, dan evaluasi harus dikedepankan,” pungkasnya. (UQS)
