JATIMHEBAT.COM – Langkah efisiensi anggaran negara mulai menyasar program strategis nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pagu anggaran lembaga untuk tahun 2026 telah mengalami dua kali pemangkasan dengan total mencapai Rp39,62 triliun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa anggaran awal BGN tahun 2026 semula ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Namun, kebijakan penajaman anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan alokasi tersebut menyusut signifikan.
“Pagu awal Rp268 triliun, lalu untuk penajaman itu dipotong Rp38,25 triliun pada surat pertama, lalu ada lagi potongan Rp1,37 triliun,” ujar Arumsari di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dengan dua kali pemangkasan tersebut, anggaran BGN kini tersisa Rp228,38 triliun. Penurunan ini berdampak langsung pada strategi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sisi fiskal dan operasional, BGN harus melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap pola penyaluran program agar tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran. Bahkan, Arumsari menyebut masih ada kemungkinan penyesuaian lanjutan seiring proses efisiensi yang masih berjalan.
“Kami masih melakukan exercise lagi. Penerima manfaat itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi,” jelasnya.
Salah satu strategi yang tengah dikaji BGN adalah refocusing atau penyisiran ulang terhadap data penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Dalam proses ini, BGN membuka ruang diskusi dengan Kementerian Kesehatan serta sejumlah pakar untuk merumuskan kriteria penerima yang lebih selektif.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah penyesuaian penerima manfaat dari kalangan siswa, termasuk kemungkinan mengecualikan siswa SMA dari keluarga mampu. Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi hingga 8 juta penerima program MBG.
Di sisi lain, Arumsari juga memaparkan proyeksi awal anggaran BGN untuk tahun 2027. Berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN memperoleh pagu indikatif sebesar Rp270,20 triliun.
Anggaran tersebut direncanakan untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun demikian, angka tersebut masih bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai hasil evaluasi lanjutan.
BGN menegaskan akan memanfaatkan sisa waktu tahun 2026 untuk memperbaiki tata kelola anggaran melalui evaluasi internal serta koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya jauh lebih fokus,” pungkas Arumsari. (TLI)
