JATIMHEBAT.COM – Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk menekan beban harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang digunakan sektor industri di tengah gejolak harga energi global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merevisi Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar implementasinya lebih efektif dan mampu menyesuaikan dengan kondisi pasokan gas nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode, mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), SKK Migas, serta Kementerian Perindustrian guna menyelaraskan data pasokan gas dari sektor hulu dengan kebutuhan industri.
“Intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan yang kemudian diklaim sebagai kekurangan pasokan,” kata Laode di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, sinkronisasi data tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran sejak awal mengenai kecukupan pasokan gas bagi industri. Dengan demikian, potensi kekurangan pasokan maupun lonjakan harga dapat diantisipasi lebih dini.
“Kita mitigasi dari data hulunya seperti apa suplainya, lalu kebutuhan industrinya berapa. Jadi kita sudah bisa mendapat gambaran sejak awal apakah pasokannya cukup atau tidak. Jangan sampai sudah terjadi kekurangan baru muncul klaim kekurangan HGBT, padahal belum tentu seperti itu kenyataannya,” ujarnya.
Laode menjelaskan, polemik yang berkembang belakangan bukan dipicu kenaikan harga gas pipa yang memperoleh fasilitas HGBT, melainkan akibat meningkatnya harga LNG yang mengikuti dinamika pasar energi global.
Menurut dia, kenaikan harga minyak mentah dunia (crude oil) turut memengaruhi formula harga LNG sehingga biaya yang harus ditanggung industri ikut meningkat.
“Harga ini dipengaruhi kenaikan crude dan dinamika global. Formulanya memang terkait dengan kenaikan crude global, sehingga harga LNG juga naik,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah menilai masih terdapat peluang untuk menurunkan harga LNG yang diterima kalangan industri. Menteri ESDM telah menginstruksikan evaluasi bersama PGN dan pelaku usaha hulu guna mencari skema penyesuaian harga yang tetap memperhatikan keberlanjutan sektor hulu namun tidak membebani industri pengguna.
“Ada potensinya turun. Kemarin sudah diberikan arahan oleh Pak Menteri agar kita bicarakan dengan PGN, bagian-bagian mana yang bisa kita adjust. Di hulunya juga seperti apa, sehingga nanti ada potensi untuk kita bisa atur lebih rendah dari sebelumnya,” kata Laode.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Kepmen mengenai HGBT. Penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan membuat mekanisme penyaluran gas bumi bagi industri menjadi lebih efektif, fleksibel, dan mampu menyesuaikan dinamika pasokan maupun perubahan harga energi global.
“Saat ini Kepmen HGBT akan kita revisi sesuai arahan Pak Menteri. Kita revisi item-item di dalamnya agar HGBT ini lebih workable,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, mengungkapkan harga gas yang harus dibayar sebagian pelaku industri saat ini telah mencapai sekitar US$20 per million British thermal unit (MMBtu), jauh lebih tinggi dibanding harga HGBT yang ditetapkan pemerintah sebesar US$7 per MMBtu.
Menurut Yustinus, harga HGBT hanya berlaku untuk sekitar 27,5 persen dari total alokasi gas industri melalui skema Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT). Sementara sebagian besar kebutuhan industri lainnya masih dipenuhi melalui LNG hasil regasifikasi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Kebijakan HGBT yang senilai US$7 per MMBtu hanya untuk pemakaian 27,5 persen dari volume alokasi konsumsi pada Juni, sedangkan sisanya dikenakan harga sekitar US$20 per MMBtu karena menggunakan regasifikasi LNG,” jelasnya.
Akibat kondisi tersebut, harga rata-rata gas yang diterima industri saat ini mencapai sekitar US$15 per MMBtu, atau lebih dari dua kali lipat harga HGBT yang ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, FIPGB menyatakan mendukung rencana pemerintah untuk menyusun formulasi baru HGBT selama kebijakan tersebut tetap memperhatikan kebutuhan industri sebagai pengguna gas bumi.
Melalui revisi regulasi dan penyesuaian skema penyaluran gas, pemerintah berharap harga gas industri dapat menjadi lebih kompetitif sehingga mampu menjaga efisiensi biaya produksi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian pasar energi global. (EFT)
