JATIMHEBAT.COM – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Banyuwangi berhasil meraih peringkat pertama dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 untuk kategori tata kelola transformasi digital pemerintah daerah.
Penghargaan yang diberikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penghargaan diserahkan dalam Seminar Nasional bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan” di Auditorium MM FEB UGM, Kamis (5/11/2026).
Dalam penilaian GM-DTGI 2026, tim peneliti melakukan evaluasi terhadap 508 pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
GM-DTGI merupakan indeks yang dikembangkan Research Group Information System and Digital Transformation (ISDT) FEB UGM. Penilaiannya menggunakan tujuh pilar dan 50 indikator yang mencakup tata kelola dan kepemimpinan, regulasi, reformasi administrasi publik, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, hingga keamanan siber.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis digital.
Menurut Ipuk, transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi. Lebih dari itu, pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik,” kata Ipuk, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan transformasi digital di Banyuwangi dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan layanan digital hingga tingkat desa.
Pemkab Banyuwangi juga terus mendorong integrasi berbagai layanan dan memperkuat tata kelola data. Langkah tersebut dilakukan agar inovasi digital yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu implementasi transformasi digital tersebut terlihat melalui penunjukan Banyuwangi sebagai daerah percontohan atau pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Program ini memanfaatkan aplikasi Portal Perlinsos untuk mendukung proses penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Uji coba digitalisasi bansos tersebut telah berlangsung sejak September 2025. Setelah melihat implementasi program di Banyuwangi, pemerintah berencana memperluas penerapannya ke sejumlah daerah lain di Indonesia.
Ipuk menyebut kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Banyuwangi untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis digital di tingkat nasional.
“Banyuwangi menjadi model laboratorium hidup transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” ujar Ipuk.
Selain Portal Perlinsos, Pemkab Banyuwangi juga mengembangkan program Smart Kampung sebagai sistem pelayanan publik berbasis digital hingga tingkat desa.
Melalui Smart Kampung, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
Pemkab Banyuwangi juga menghadirkan Banyuwangi One ID yang memungkinkan masyarakat mengakses beragam layanan publik hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Banyuwangi membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Raihan peringkat pertama GM-DTGI 2026 sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang konsisten mengembangkan transformasi digital pemerintahan. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. (KAR)
