JATIMHEBAT.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko tidak mampu menembus level 5 persen apabila harga minyak dunia terus bergejolak dan bertahan pada level tinggi dalam jangka panjang.
Saat ini, harga minyak global berada di kisaran US$90 hingga US$100 per barel, jauh di atas asumsi pemerintah dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar US$70 per barel. Kondisi ini dinilai dapat memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja ekonomi nasional.
Board of Experts Prasasti sekaligus mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di kisaran 4,7 persen hingga 4,9 persen jika harga minyak tetap tinggi.
“Dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat, di bawah rata-rata sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
Halim juga menyoroti dampak terhadap fiskal negara. Dalam skenario harga minyak mencapai US$100 per barel dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS, defisit fiskal diperkirakan melebar melampaui batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami memperkirakan defisit fiskal dapat mencapai 3,3 hingga 3,5 persen dari PDB, melampaui batas yang selama ini dijaga pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kebijakan makroekonomi. Ia menilai kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada pergerakan harga minyak global.
“Jika harga minyak terus meningkat hingga akhir tahun, akan semakin sulit mempertahankan harga BBM. Penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan respons kebijakan yang wajar, asalkan diikuti kompensasi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Piter juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah tekanan eksternal. Kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan tekanan fiskal dinilai perlu diantisipasi secara terkoordinasi.
Menurutnya, peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pelaku usaha dan pasar juga menunggu arah kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyesuaian harga BBM memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Analisis Prasasti menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi menambah inflasi sebesar 0,7 hingga 1,8 poin persentase, tergantung pada besaran dan waktu kebijakan.
Situasi ini mencerminkan dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah antara menjaga subsidi energi dan mengendalikan inflasi, di tengah tekanan global yang masih tinggi. (ILN)
