JATIMHEBAT.COM – Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, S.Sos., menggelar silaturahim bersama seluruh Ketua RW, lurah, dan camat se-Kecamatan Benowo dan Pakal di Rumah Dinas Ketua DPRD Surabaya, Jalan Porong, Sabtu (25/7/2026) malam. Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog langsung untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam mendukung pembangunan Kota Surabaya.
Seluruh undangan hadir dalam kegiatan tersebut. Suasana berlangsung hangat dengan dialog dua arah yang produktif. Para tokoh masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing, mulai dari persoalan sampah, pendidikan, hingga kebutuhan fasilitas umum.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk mengatakan, kegiatan silaturahim tersebut akan dilaksanakan secara rutin dan bergilir di seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Menurutnya, pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi cara efektif untuk mendengarkan kebutuhan warga sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada.
“Malam ini Kecamatan Pakal dan Benowo. Setelah ini kita agendakan kecamatan dan kelurahan lain, tinggal disusun jadwalnya,” ujar Kaji Ipuk.
Ia menuturkan, banyak suara dari masyarakat di tingkat akar rumput yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program Pemerintah Kota Surabaya berjalan optimal. Berbagai masukan yang diterima dalam pertemuan tersebut di antaranya terkait pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS), kebutuhan sekolah, parkir, hingga persoalan pelayanan publik lainnya.
“Ini perlu direspons cepat sehingga program-program Pemkot yang sedang dijalankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya bisa terlaksana dengan baik dan lancar,” katanya.
Kaji Ipuk menegaskan, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
“Perlu kerja sama dan partisipasi warga agar program pembangunan berjalan seiring sejalan antara Pemkot dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, warga RW 5 Kelurahan Sememi menyampaikan keluhan terkait Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang setiap tahun menimbulkan persoalan akibat penumpukan sampah yang dinilai tidak tertangani secara maksimal. Warga berharap TPS tersebut dapat direlokasi ke lokasi yang lebih representatif.
Menanggapi hal itu, Kaji Ipuk menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah kecamatan telah dilakukan, terutama terkait status lahan yang masih merupakan tanah negara. Ia juga membuka peluang pemanfaatan kawasan waduk yang berada di belakang lokasi TPS sebagai alternatif penyelesaian.
“Waduk di belakang lokasi TPS bisa dimanfaatkan, tinggal nanti dirancang regulasinya seperti apa. Ini masukan yang cukup konkret,” katanya.
Selain persoalan sampah, warga RW 3 Kelurahan Benowo juga mengusulkan pembangunan SMA Negeri di wilayah tersebut serta keberadaan Gedung Serba Guna yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Menanggapi usulan pembangunan SMA Negeri, Kaji Ipuk menjelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, kata dia, kebijakan pemerintah provinsi masih berfokus pada optimalisasi kapasitas sekolah yang telah ada.
Sementara terkait usulan Gedung Serba Guna, ia meminta agar ketersediaan lahan terlebih dahulu dikaji secara matang. Menurutnya, sebagian besar lahan bosem di kawasan tersebut berfungsi sebagai daerah resapan dan penampungan air sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan aspek lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, warga juga menyampaikan persoalan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT). Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Surabaya langsung meminta salinan dokumen IPT untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Di penghujung acara, Kaji Ipuk berharap kegiatan silaturahim tersebut menjadi agenda berkelanjutan sebagai sarana memperkuat komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Harapan saya, dengan adanya pertemuan ini, terbukalah pintu koordinasi antarwilayah yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyata agar kita bisa bersama-sama membangun Kota Surabaya yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi masyarakat tidak harus selalu dilakukan di gedung parlemen. Menurutnya, rumah dinas juga dapat menjadi ruang terbuka untuk membangun komunikasi dan melahirkan solusi bagi berbagai persoalan warga.
“Terkadang, meja makan di rumah dinas pun bisa menjadi meja kebijakan yang paling demokratis. Rumah dinas terbuka lebar bagi masyarakat,” pungkasnya. (FOW)
