PemerintahanPendidikanUmum

Sekolah Rakyat di Kampus UI Masih Dikaji, Gus Ipul Pastikan Tak Langgar Aturan

216
×

Sekolah Rakyat di Kampus UI Masih Dikaji, Gus Ipul Pastikan Tak Langgar Aturan

Sebarkan artikel ini

JATIMHEBAT.COM – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan kabar simpang siur mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Ia menegaskan bahwa lahan yang tengah dipertimbangkan bukanlah area konservasi hutan kota, melainkan lahan milik UI di sisi wilayah DKI Jakarta yang posisinya berbatasan langsung dengan hutan kota tersebut.

“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” ujar Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

Tiga Alternatif Lahan dari Universitas Indonesia
Rencana ini berawal dari permohonan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pihak UI untuk mencari potensi pemanfaatan aset lahan guna mendirikan Sekolah Rakyat. Menanggapi hal itu, pihak kampus menawarkan tiga opsi lokasi strategis di wilayah Jakarta:

1. Rawamangun, Jakarta Timur: Lahan seluas sekitar 1,5 hektare.

2. Cawang, Jakarta Timur: Lahan seluas sekitar 1,5 hektare.

3. Kawasan Kampus UI (Sisi Jakarta): Lahan milik kampus yang berbatasan langsung dengan area Hutan Kota UI.

Meski demikian, Gus Ipul menekankan bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap penjajakan awal dan belum ada keputusan final yang ditetapkan.

Dukungan Pemprov DKI dan Syarat Ketat Kelayakan
Terkait rencana pemanfaatan lahan di wilayah ibu kota, Gus Ipul mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada prinsipnya menyambut baik program ini selama seluruh regulasi tata ruang dipatuhi.

“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, kesepahaman awal ini tidak serta-merta berujung pada eksekusi pembangunan. Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, hingga kajian teknis menyeluruh sebelum melangkah ke penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

READ  Serahkan Sertifikat Lahan, Pemkab Mamuju Tengah Siap Bangun Sekolah Rakyat Permanen

“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” jelasnya.

Gus Ipul menjamin pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menabrak aturan hukum, tata ruang, maupun aspek mitigasi bencana. “Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.

Klarifikasi Resmi Pihak Kampus UI
Senada dengan pernyataan Mensos, pihak Universitas Indonesia melalui Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, turut memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah publik.

“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ungkap Erwin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Pihak UI juga menyerahkan sepenuhnya keputusan penetapan lokasi definitif kepada pemerintah berdasarkan hasil kajian kelayakan dan pemenuhan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. (ZQH)